Kode Paket 3206501
Nama Paket Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan n+1 (Paket 2) Paket Ulang Paket Gagal
Alasan Pembatalan Peserta tidak lulus evaluasi teknis ( uraian pengalaman kerja 10 tahun terakhir tidak sesuai dan data organisasi perusahaan tidak sesuai dengan dokumen pemilihan yang disyaratkan)
Alasan di ulang
Rencana Umum Pengadaan
Tanggal Pembuatan 21 Agustus 2019
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kab. Kendal
Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2019   
Nilai Pagu Paket Rp. 90.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 89.989.900,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Kendal (Kab.)
Syarat Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis Izin Klasifikasi
Ijin Usaha Jasa Konstruksi IUJK Perencanaan Rekayasa
Sertifikat Badan Usaha SBU SBU Konstruksi dengan Kualifikasi Usaha Kecil Klasifikasi Bidang Usaha Perencanaan Rekayasa
Tanda Daftar Perusahaan TDP atau Nomor Induk Berusaha NIB Masih berlaku
Memiliki NPWP
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

2018

Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Pengalaman Pekerjaan

Memiliki pengalaman 1 Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak 2 Pekerjaan yang serupa similar berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan 1 Akta Pendirian Perusahaan danatau perubahannya 2 Surat Kuasa apabila dikuasakan dan 3 Kartu Tanda Penduduk
Pakta Integritas
Mempunyai atau menguasai tempat usaha kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi 1 yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan 2 yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam 3 yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana 4 pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara
Peserta Non Tender 1 peserta