Informasi Paket
Kode Paket 3707501
Nama Paket Rehabilitasi Gorong-gorong Jl. Kertomulyo - Penjalin
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
22164553 Rehabilitasi Gorong-gorong Jl. Kertomulyo - Penjalin APBD
Tanggal Pembuatan 30 Oktober 2019
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kab. Kendal
Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2019   
Nilai Pagu Paket Rp. 150.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 149.999.978,00
Jenis Kontrak Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan
  • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Kendal (Kab.)
Syarat Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis Izin Klasifikasi
Izin Usaha Memiliki Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
SBU Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana tercantum dalam LDP;
TDP Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) masih berlaku.
Memiliki NPWP
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir SPT tahunan tahun 2018
Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Pengalaman Pekerjaan

Memiliki Pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun
Mempunyai atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan 1 Akta Pendirian Perusahaan danatau perubahannya 2 Surat Kuasa apabila dikuasakan dan 3 Kartu Tanda Penduduk.
Pakta Integritas
Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi 1 yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan 2 yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam 3 yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana dan 4 pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
Memenuhi Sisa Kemampuan Paket SKP dengan perhitungan SKP 5 P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan.
Memiliki paling kurang 1 satu tenaga tetap bersertifikat terampil SKT yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan Untuk Usaha Kecil
Peserta Non Tender 1 peserta