Informasi Paket
Kode Paket 2692501
Nama Paket Belanja jasa konsultasi pengawasan pembuatan mall pelayanan publik
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
21050372 Belanja jasa konsultasi pengawasan pembuatan mall pelayanan publik APBD
Tanggal Pembuatan 12 Juni 2019
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kab. Kendal
Satuan Kerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2019   
Nilai Pagu Paket Rp. 45.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 44.962.500,00
Jenis Kontrak Waktu Penugasan
Lokasi Pekerjaan
  • DPMPTSP Kab. Kendal - Kendal (Kab.)
Syarat Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis Izin Klasifikasi
SIUJK Bidang Pengawasan Rekayasa.
SBU Klasifikasi Bidang Pengawasan Rekayasa, Kualifikasi Usaha Kecil.
TDP
Memiliki NPWP
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

SPT tahunan 2018
Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Pengalaman Pekerjaan

Memperoleh paling sedikit 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun serta memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan yang sejenis.
Mempunyai atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan 1 Akta Pendirian Perusahaan danatau perubahannya 2 Surat Kuasa apabila dikuasakan dan 3 Kartu Tanda Penduduk.
Menyampaikan Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi 1 yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan 2 yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam 3 yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana 4 pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
Memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan
Menyampaikan Pakta Integritas
Peserta Non Tender 1 peserta